Badenoch Usul Pajak Warisan Dikritik Tak Rasional Ekonomi
London — Langkah politik Kemi Badenoch dalam konferensi tahunan Partai Konservatif kembali memicu perdebatan panas. Ketua partai itu menyerukan pemotongan
London — Langkah politik Kemi Badenoch dalam konferensi tahunan Partai Konservatif kembali memicu perdebatan panas. Ketua partai itu menyerukan pemotongan pajak warisan secara besar-besaran, sebuah janji yang oleh para ekonom disebut sebagai klasik konservatif: menjanjikan keringanan bagi kalangan kaya sambil menjualnya sebagai isu keluarga. Namun di balik retorika itu, tersembunyi angka yang sulit diabaikan — rencana tersebut berpotensi mengalokasikan £6 miliar uang pembayar pajak kepada keluarga-keluarga yang sudah tergolong kaya.
Sejarah politik Inggris pernah mencatat manuver serupa. Pada 2007, George Osborne melontarkan janji terkenal untuk "mengeluarkan rumah keluarga dari pajak warisan." Janji itu begitu efektif hingga membuat Gordon Brown membatalkan rencana pemilihan umum lebih awal. Ironisnya, ketika krisis keuangan global melanda dan memporak-porandakan keuangan publik, rencana Osborne — yang mensyaratkan ambang pajak £1 juta — tak pernah terwujud setelah koalisi Konservatif-Liberal Demokrat berkuasa pada 2010.
Siapa yang Benar-benar Diuntungkan?
Analisis terhadap usulan Badenoch menunjukkan pola distribusi yang timpang. Pajak warisan di Inggris dikenakan dengan tarif tetap 40% atas aset yang melebihi ambang tertentu, dan pemotongan tarif tersebut secara langsung menguntungkan pihak yang mewarisi aset dalam jumlah besar — bukan rumah tangga menengah yang kerap dikutip dalam kampanye partai.
"Janji semacam ini terbukti berkali-kali hanya menjadi alat kampanye, bukan instrumen kebijakan yang rasional," ujar seorang analis kebijakan publik yang mengikuti perkembangan konferensi Konservatif.
| Aspek | Janji Osborne 2007 | Usulan Badenoch 2026 |
|---|---|---|
| Target isu | Rumah keluarga | Warisan keluarga |
| Nilai dana | Ambang £1 juta | £6 miliar dialihkan |
| Nasib kebijakan | Tidak terwujud | Belum diuji kelayakan |
Kesenjangan Fiskal yang Menganga
Masalah utamanya terletak pada konteks fiskal. Layanan kesehatan NHS, sistem pendidikan, dan infrastruktur publik masih berjuang memulihkan diri pasca-pandemi serta tekanan inflasi. Dalam situasi ini, menggelontorkan £6 miliar untuk memangkas pajak warisan berarti mengorbankan anggaran yang dapat dialihkan ke sektor publik.
Para kritikus menilai langkah ini sebagai upaya menyasar pemilih kaya menjelang pemilihan umum berikutnya, mengingat basis suara Konservatif terus tergerus dalam beberapa tahun terakhir. "Ini bukan kebijakan ekonomi, ini politik identitas kelas," tulis salah satu komentator politik.
Namun pendukung usulan itu berargumen bahwa pajak warisan bersifat "ganda" — pajak atas penghasilan yang sudah dikenai pajak sebelumnya — sehingga pemotongannya dapat mendorong semangat kewirausahaan dan akumulasi kekayaan keluarga.
"Janji pemotongan pajak warisan selalu terdengar manis saat kampanye, tetapi realitas anggaran selalu menuntut korban yang berbeda — biasanya dari layanan publik."
Ekonomi vs. Retorika Politik
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan sekadar apakah pajak warisan layak dipangkas, melainkan siapa yang menanggung beban keputusan itu. Ketika negara menghadapi defisit struktural, setiap poundsterling yang dialihkan memiliki konsekuensi nyata bagi warga.
Bagi Badenoch, taruhannya jelas: menarik perhatian pemilih konservatif tradisional. Bagi publik Inggris, yang tersisa adalah skeptisisme — apakah janji ini akan berbeda nasibnya dari janji Osborne hampir dua dekade lalu, yang akhirnya dikubur oleh kenyataan ekonomi.
Kontroversi ini menegaskan bahwa perdebatan pajak di Inggris tak pernah sekadar soal angka, melainkan soal visi tentang keadilan ekonomi yang ingin dipilih negara itu ke depan.
Comments (0)