Inggris Buang 1,1 Miliar Porsi Makanan per Tahun

Di tengah gelombang krisis biaya hidup yang menghantam rumah tangga Inggris, sebuah ironi pahit terungkap: negeri itu membuang lebih dari 1,1 miliar porsi makanan layak konsumsi setiap tahunnya. Angka itu bukan sekadar statistik dapur rumah tangga, melainkan akumulasi dari kelebihan pasokan di seluruh rantai industri pangan—dari gudang supermarket hingga dapur restoran—yang berakhir di tempat sampah karena satu alasan sederhana: lebih mudah dibuang daripada disalurkan.

Temuan ini mencuat dari analisis organisasi redistribusi pangan Felix bersama data WRAP, yang menyoroti jurang menganga antara kelimpahan pangan dan kelaparan yang melanda anak-anak Inggris. Ketika ribuan keluarga harus memilih antara membayar tagihan listrik atau menyediakan makan malam, sekitar 470.000 ton makanan bernutrisi justru menguap begitu saja dari rak dan dapur industri setiap tahunnya.

Surplus yang Terbuang, Anak-Anak yang Menahan Lapar

Charlotte Hill, yang memimpin Felix, menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal kekurangan pasokan, melainkan kegagalan distribusi. Dalam laporan yang diterbitkan lembaganya, ia menyebut volume makanan yang terbuang cukup untuk memberi setiap anak di Inggris tiga kali makan sehari selama sebulan penuh. Sebuah perbandingan yang menohok kesadaran publik.

"Kita tahu makanan berlebihnya ada di luar sana. Ini bukan persoalan apakah stoknya cukup, tapi apakah kita punya kemauan untuk memindahkannya dari tempat yang membuang ke tempat yang membutuhkan," ujar Hill.

Data menunjukkan pola yang konsisten. Rumah tangga rata-rata di Inggris membuang sekitar tiga porsi makanan per minggu, setara 156 porsi per tahun. Namun skala terbesar justru datang dari sektor bisnis—ritel, hotel, katering, dan manufaktur—yang menyumbang bagian terbesar dari angka miliaran porsi tersebut.

Redistribusi sebagai Kebijakan, Bukan Sekadar Amal

Yang menarik dari laporan ini adalah seruannya agar redistribusi pangan diangkat menjadi kebijakan utama negara, bukan sekadar program filantropi musiman. Hill menekankan bahwa selama ini solusi pangan berlebih bergantung pada niat baik sukarelawan dan lembaga amal, sementara kerangka regulasi justru memberi insentif bagi bisnis untuk membuang.

Beberapa faktor struktural memperparah keadaan. Kontrak pasokan yang kaku, standar kosmetik pada produk segar, hingga ketakutan akan tuntutan hukum membuat pelaku usaha memilih jalur aman: memusnahkan stok. Padahal, makanan tersebut masih aman dikonsumsi dan bergizi tinggi.

Kampanye untuk mendorong revolusi redistribusi ini menuntut tiga hal: insentif pajak bagi bisnis yang menyalurkan surplus, penyederhanaan regulasi donasi pangan, serta infrastruktur rantai dingin yang memadai agar makanan tidak rusak dalam perjalanan. Tanpa itu, jutaan ton makanan akan terus mengalir ke tempat pembuangan akhir setiap tahunnya.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Inggris mampu memberi makan anak-anaknya, melainkan mengapa negeri itu memilih untuk tidak melakukannya—padahal makanannya sudah ada, hanya menunggu untuk dipindahkan.