Di tengah kepulan ketidakpastian politik Westminster, Partai Konservatif Inggris memilih berlayar mundur ke masa lalu. Melalui manifesto bertajuk The Right Way, pemimpin anyar Partai Konservatif, Kemi Badenoch, secara terang-terangan membangkitkan arwah intelektual Margaret Thatcher. Langkah politik ini bukan sekadar penghormatan simbolis, melainkan sebuah manuver ideologis yang secara eksplisit meniru dokumen bersejarah Thatcher tahun 1976, The Right Approach, demi merumuskan arah perekonomian Inggris di era modern.
Jejak Doktrin 1976 dan Obsesi Dogmatis Pasar Bebas
Badenoch bersama Menteri Keuangan Bayangan, Andrew Griffith, melontarkan narasi bahwa kemunduran Inggris selama 14 tahun pemerintahan Konservatif terjadi semata-mata karena partai tersebut dianggap "menyimpang" dari ortodoksi Thatcherisme. Kerangka kerja ekonomi yang mereka sodorkan kembali mengulang premis lama: hanya korporasi privat yang mampu menciptakan kekayaan, sedangkan pajak, regulasi, dan belanja publik adalah parasit yang melumpuhkan daya saing nasional.
"Kegagalan Konservatif di masa lalu bukan karena doktrin pasar bebas telah usang, melainkan karena kita kurang setia dalam menjalankannya," dalih elite kubu sayap kanan tersebut dalam berbagai pemaparan kebijakan terbarunya.
Namun, telaah mendalam terhadap rekam jejak kebijakan menunjukkan anomali yang berbahaya. Kesalahan struktural terbesar Inggris justru berpangkal dari kepatuhan buta terhadap dogma pasar bebas itu sendiri. Ketika pasar didewakan di atas ketahanan nasional, instrumen vital publik kerap dikorbankan demi efisiensi jangka pendek korporasi.
Skandal Fasilitas Rough dan Rapuhnya Kedaulatan Energi
Bukti paling nyata dari kebobrokan doktrin ini tercermin pada nasib fasilitas penyimpanan gas Rough di Laut Utara. Ladang gas yang memasok sekitar 70 persen kapasitas cadangan gas nasional Inggris itu divonis tidak lagi bernilai ekonomis oleh pemilik swastanya pada 2017. Alih-alih turun tangan menyelamatkan aset strategis tersebut, pemerintah Konservatif saat itu justru menutup mata dan membiarkan pasar global menentukan pasokan energi domestik.
Keputusan ceroboh tersebut berbuah malapetaka ketika invasi Rusia ke Ukraina meletus pada 2022. Inggris, yang sangat bergantung pada impor gas, mendadak tercekik oleh lonjakan harga energi global yang brutal. Jutaan keluarga terperosok ke dalam krisis biaya hidup akibat ketiadaan cadangan darurat. Badenoch berdalih bahwa penutupan fasilitas itu adalah bentuk "penghematan yang keliru", tetapi fakta membuktikan bahwa pemerintah Konservatif saat itu sengaja menempatkan laba korporasi privat di atas keselamatan rakyat.
Masa Depan Membutuhkan Investasi, Bukan Pemangkasan Brutal
Pemerintah akhirnya terpaksa mengaktifkan kembali fasilitas Rough pada 2022 dengan biaya pembukaan yang tidak sedikit—sebuah ironi fatal bagi penganut fundamentalisme pasar. Menghadapi abad ke-21 yang sarat krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan distorsi rantai pasok global, resep pemotongan anggaran belanja dan deregulasi liar ala era 1970-an dinilai sudah kedaluwarsa. Masa depan ketahanan ekonomi Inggris membutuhkan intervensi strategis dan investasi infrastruktur berskala masif, bukan daur ulang ilusi masa lalu yang telah terbukti gagal.
Partai Konservatif Inggris kembali mendewakan pasar bebas melalui dokumen kebijakan "The Right Way". Namun, sejarah membuktikan bahwa obsesi privatisasi—seperti penutupan fasilitas cadangan gas Rough pada 2017—justru mencekik kedaulatan energi nasional saat krisis geopolitik pecah. Inggris hari ini membutuhkan ketahanan publik dan investasi strategis, bukan ilusi penghematan masa lalu. Baca selengkapnya.
Comments (0)